Hanya Kebagian 50 Ribu Blanko KTP-el, DPRD Sulut Soroti Keterbatasan Pasokan dari Pusat
Seputarsulutnews.co,Manado – Keterbatasan blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan belum optimalnya pemerataan pelayanan administrasi kependudukan menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Anggota Komisi I, Henry Walukow, meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sulut segera mengambil langkah strategis agar masyarakat di seluruh kabupaten/kota mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah.
Sorotan tersebut disampaikan Henry dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Sulut bersama Dinas Dukcapil Provinsi Sulut yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut, Selasa (10/11/2026).
Dalam pembahasan itu, Henry mengungkapkan bahwa keterbatasan alokasi blanko KTP-el dari pemerintah pusat masih menjadi kendala yang harus mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kelancaran pelayanan administrasi kependudukan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
“Catatan untuk Komisi I saat ini bahwa Sulawesi Utara masih kurang kuota blanko yang diberikan oleh pemerintah pusat,” ungkap Henry.
Selain persoalan blanko, Henry juga menyoroti capaian perekaman data kependudukan yang masih perlu ditingkatkan. Ia meminta Dinas Dukcapil tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor kabupaten/kota, tetapi mulai mengembangkan pola pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, warga yang tinggal di wilayah kepulauan, daerah terpencil, maupun kawasan yang jauh dari pusat pemerintahan masih menghadapi tantangan jarak dan biaya ketika harus mengurus dokumen kependudukan.
Karena itu, ia mengusulkan pembentukan pos pelayanan administrasi kependudukan di sejumlah wilayah strategis dengan menerapkan sistem jemput bola.
Kabupaten Minahasa Utara menjadi salah satu contoh daerah yang dinilai dapat mengembangkan pola tersebut, khususnya dengan membuka pos pelayanan di kawasan Likupang Raya dan Wori.
“Saya lihat ada beberapa alternatif, seperti pembukaan pos pelayanan kependudukan yang tidak tersentralisasi di Capil kabupaten/kota. Ini bisa meminimalisir biaya bagi masyarakat yang jauh tempat tinggalnya. Contohnya di Minahasa Utara, bisa dibuka pos pelayanan di Likupang Raya atau Wori dengan sistem jemput bola,” jelasnya.
Henry juga meminta Dinas Dukcapil Sulut memiliki target kerja yang terukur dalam meningkatkan persentase perekaman KTP-el. Ia bahkan mendorong agar pada 2027, capaian perekaman penduduk wajib KTP di Sulawesi Utara dapat mencapai 98 hingga 99 persen.
Baginya, efisiensi anggaran seharusnya tidak menghilangkan kreativitas dan inovasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Justru dalam kondisi keterbatasan anggaran, diperlukan terobosan yang tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Harus ada target, misalnya tahun 2027 Sulawesi Utara bisa mencapai perekaman 98 hingga 99 persen. Walaupun di tengah efisiensi anggaran, terobosan seperti ini yang kami harapkan dari Dinas Catatan Sipil,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Sulut, Denny Mangala, memaparkan perkembangan pelayanan perekaman KTP-el di wilayah Sulawesi Utara.
Berdasarkan data yang disampaikannya, dari total 2.056.000 penduduk wajib KTP di Sulut, sebanyak 1.947.000 jiwa telah melakukan perekaman. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 109.000 penduduk wajib KTP yang belum tercatat telah melakukan perekaman.
Denny juga mengungkapkan bahwa tambahan alokasi blanko KTP-el dari pemerintah pusat untuk Sulawesi Utara saat ini hanya sebanyak 50.000 keping.
Tingginya kebutuhan blanko di daerah terlihat dari permintaan Kabupaten Minahasa Utara. Menurut Denny, ketika pihaknya menyalurkan 3.000 keping blanko ke daerah tersebut, jumlah itu masih dinilai belum mencukupi kebutuhan pelayanan setempat.
“Contohnya di Minahasa Utara, saat Kabid Capil ke sana membawa 3.000 blanko, mereka masih minta tambah. Kami masih ada stok di Provinsi dan akan melihat kebutuhannya, terutama untuk menopang program Pilkades di Minut, sambil membagi sesuai permintaan dari kabupaten/kota lainnya,” terang Denny.
Dalam kesempatan yang sama, Henry turut memberikan perhatian terhadap realisasi anggaran Dinas Dukcapil menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.
Berharap penyerapan anggaran pada November dan Desember dapat dimaksimalkan sehingga berbagai program dan kegiatan yang telah direncanakan bisa terlaksana dengan baik.
“Harapan kami di bulan November dan Desember ini penyerapan anggaran Dinas Dukcapil bisa menyentuh angka yang signifikan,” pungkasnya.
Melalui RDP tersebut, Komisi I DPRD Sulut mendorong adanya pembenahan pelayanan administrasi kependudukan secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan blanko KTP-el, pemerataan akses pelayanan hingga wilayah terpencil, peningkatan capaian perekaman, hingga optimalisasi penggunaan anggaran.
Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan pelayanan kependudukan yang semakin dekat, mudah, dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Utara.(qy)
About The Author
