DPRD Sulut Beri Peringatan Keras, Praktik Calo KTP dan KK Harus Diberantas
Seputarsulutnews.co,Manado – Praktik percaloan dalam pengurusan dokumen administrasi kependudukan menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulut, Reza Waworuntu, mendesak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi serta kabupaten/kota mengambil langkah tegas untuk mencegah praktik percaloan dan pungutan liar (pungli) yang membebani masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Reza saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Dukcapil Sulut dalam rangka evaluasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Selasa (10/11/2026), di Ruang Rapat Komisi I DPRD Sulut.
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi I DPRD Sulut, Henry Walukow, Muliadi Paputungan dan Hillary Tuwo, serta Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Dukcapil Sulut, Denny Mangala.
Dalam pertemuan itu, Reza menyoroti dugaan masih adanya oknum yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat dengan menawarkan jasa percaloan dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun dokumen kependudukan lainnya.
Menurutnya, meskipun nilai pungutan yang diminta relatif kecil, praktik tersebut tetap memberatkan masyarakat, khususnya warga dengan kemampuan ekonomi terbatas.
“Memang secara besaran mungkin tidak besar, tapi untuk masyarakat kecil kalau dipraktikkan, tentu sangat memberatkan. Apalagi kondisi ekonomi sekarang lagi susah,” tegas Reza.
Ditekankan bahwa pelayanan administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus diberikan secara mudah, transparan, dan sesuai ketentuan tanpa pungutan liar.
Reza juga mencontohkan pelayanan pencetakan KTP baru, penggantian kartu, serta pengurusan Kartu Keluarga (KK) yang hilang maupun terbakar. Menurutnya, masyarakat harus memperoleh kemudahan dalam mengurus dokumen tersebut tanpa harus menggunakan jasa perantara berbayar.
Karena itu, ia meminta Disdukcapil Provinsi Sulut segera mengeluarkan imbauan kepada seluruh Disdukcapil kabupaten/kota agar meningkatkan pengawasan dan lebih responsif terhadap potensi praktik percaloan di lingkungan pelayanan publik.
“Saya minta dan imbau juga untuk dinas kependudukan catatan sipil kabupaten/kota agar lebih peka,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Reza turut menyampaikan apresiasi kepada Plt. Kepala Dinas Dukcapil Sulut bersama jajaran yang telah menghadiri RDP dan memberikan penjelasan terkait evaluasi pelaksanaan APBD Tahun 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan agar berbagai catatan, masukan, dan usulan yang muncul dalam rapat tidak berhenti sebatas pembahasan. Seluruh rekomendasi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konkret, terukur, dan bertanggung jawab.
Reza menegaskan, Komisi I DPRD Sulut akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai aturan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Tentunya kami Komisi I akan menjadi garda terdepan untuk mengawal jalannya pemerintahan Yulius Selvanus – Victor Mailangkay,” pungkasnya.
DPRD Sulut berharap pengawasan yang lebih ketat dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di seluruh kabupaten/kota, sehingga masyarakat mendapatkan hak pelayanan secara mudah, transparan, dan terhindar dari praktik percaloan maupun pungutan liar.(qy)
About The Author
