Seputarsulutnews.co, Manado — Ketika industri membutuhkan tenaga terampil sementara fasilitas pelatihan di daerah tertinggal, Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Komaling membawa persoalan itu langsung ke meja Menteri Ketenagakerjaan.
Pertemuan tersebut membuka persoalan serius di balik upaya menekan pengangguran Sulut: sebagian besar fasilitas dan peralatan di sembilan workshop BLK Bitung disebut sudah rusak dan tertinggal dari kebutuhan industri.
Ironisnya, minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan masih tinggi.
Kondisi itu mendorong Yulius meminta dukungan pemerintah pusat untuk membenahi kapasitas pelatihan vokasi di Sulawesi Utara. Targetnya bukan sekadar mencetak peserta pelatihan, melainkan tenaga kerja yang kompetensinya benar-benar diburu perusahaan.
Kemenaker pun menyiapkan langkah lanjutan. BLK Minahasa Utara ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 setelah pembangunan infrastruktur dan penyediaan peralatan diselesaikan.
Sementara BLK Bitung akan mendapat tambahan program pelatihan dan diintegrasikan dengan BLK Minut.
Namun, pemerintah pusat memberi catatan penting kepada Pemprov Sulut: jangan membuat pelatihan berdasarkan perkiraan sendiri.
Perusahaan harus dilibatkan.
Data kebutuhan tenaga kerja industri akan menjadi dasar penyusunan program sehingga keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar.
Di saat yang sama, pengawasan terhadap tenaga kerja asing juga diminta diperkuat.
Pemerintah daerah harus memastikan TKA memenuhi aturan sekaligus mendorong terjadinya transfer teknologi dan pengetahuan kepada
pekerja lokal.
Dengan pembenahan BLK, penambahan program pelatihan dan keterlibatan langsung industri, pemerintah berharap persoalan pengangguran Sulut bisa ditangani dari hulunya: meningkatkan kualitas manusia sebelum mereka masuk ke pasar kerja.
Sebab, lapangan kerja tanpa tenaga yang kompeten hanya menyisakan satu persoalan baru—kesempatan ada, tetapi pekerja lokal belum siap mengambilnya.(***)
