Seputarsulutnews.co,Manado — Api memang telah padam di Pakowa, Kecamatan Wanea, Manado, tetapi persoalan 25 kepala keluarga dengan 82 jiwa yang kehilangan tempat tinggal kini justru masuk ke meja pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Kondisi warga korban kebakaran itu disorot Anggota DPRD Sulut dari Daerah Pemilihan Kota Manado, Amir Liputo, dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Senin (10/8/2026).
Amir menyampaikan bahwa para korban kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Sebagian warga, menurut dia, bahkan hanya mampu menyelamatkan pakaian yang melekat di tubuh saat api melalap rumah mereka.
“Baru-baru ini terjadi kebakaran di Pakowa. Ada sekitar 25 kepala keluarga dengan 82 jiwa yang terdampak. Mereka hanya tersisa pakaian yang melekat di badan,” ujar Amir.
Politisi PKS tersebut meminta Pemprov Sulut melalui Dinas Sosial segera memverifikasi dan mendata warga yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Amir mengatakan, aspirasi itu diperolehnya langsung ketika melakukan reses di lokasi kejadian. Warga berharap pemerintah tidak berhenti pada bantuan darurat, tetapi ikut membantu mereka membangun kembali rumah yang telah musnah.
Menurutnya, warga yang masuk kategori desil 1 hingga 4 serta memiliki tanah, sertifikat dan dokumen pendukung lengkap perlu dipertimbangkan untuk masuk dalam KUA-PPAS yang tengah dibahas.
“Bantuan ini harus sesuai prosedur. Bagi warga yang masuk kategori desil 1 sampai 4, memiliki tanah, sertifikat, dan keterangan lengkap, kiranya bisa diakomodasi dalam KUA-PPAS yang sementara dibahas,” katanya.
Sementara bagi korban yang belum memenuhi persyaratan, Amir meminta Pemprov Sulut berkoordinasi dengan Pemkot Manado untuk menyiapkan hunian sementara, termasuk memanfaatkan fasilitas rumah susun.
“Bagaimanapun mereka warga negara kita. Negara wajib hadir dan memfasilitasi masyarakat yang terkena bencana,” tegasnya.
Pemprov Sulut menyatakan telah bergerak sejak awal kejadian. Asisten I Setdaprov Sulut, Denny Mangala, mengatakan pemerintah langsung turun ke lokasi dan menyalurkan bantuan awal melalui Dinas Sosial bersama instansi terkait.
Namun, persoalan muncul ketika bantuan lanjutan berupa RTLH dibahas dalam konteks penganggaran.
Denny menjelaskan, berdasarkan data lapangan, terdapat sekitar 10 rumah yang terbakar dan sebagian besar penghuninya merupakan anak kos.
Denny mengatakan pos anggaran bantuan kebakaran telah dialihkan sejak dua tahun lalu ke Biro Kesra. Sementara pembahasan anggaran melalui Bappeda untuk 2026 telah selesai.
“Bantuan awal sudah disalurkan melalui Dinsos dan instansi terkait. Namun untuk bantuan lanjutan seperti RTLH, saat ini penganggarannya sudah tidak bisa karena pos bantuan kebakaran sejak dua tahun lalu dialihkan ke Biro Kesra dan pembahasan Bappeda untuk 2026 sudah close,” jelas Denny.
Pemprov, lanjut dia, akan mengupayakan agar bantuan bagi korban bencana kembali dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya.
“Nanti di tahun depan akan kami masukkan lagi bantuan untuk korban bencana seperti ini,” pungkasnya.
Namun jawaban tersebut langsung mendapat catatan dari Amir. Ia meminta pemerintah tidak sekadar menyatakan bahwa anggaran telah tertutup, mengingat persoalan yang dihadapi adalah warga yang menjadi korban bencana.
Amir mengingatkan agar keterbatasan pos anggaran tidak menjadi alasan pemerintah untuk menutup ruang bantuan bagi masyarakat yang sedang kehilangan tempat tinggal.(***)
