Seputarsulutnews.co, Manado — Bukan sekadar seremoni pelantikan, pengukuhan Srikandi Jaga Desa di Sulawesi Utara membawa pesan kuat: perempuan kini didorong tampil lebih berani mengawal pembangunan, mengawasi tata kelola desa, hingga memperkuat ekonomi masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam pengukuhan DPD Srikandi Jaga Desa Sulut dan DPC Srikandi Jaga Desa kabupaten/kota se-Sulawesi Utara masa bakti 2026–2031 di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Senin (10/8/2026).
Wali Kota Manado Andrei Angouw bersama Wakil Wali Kota Richard Sualang hadir langsung dalam agenda tersebut.
Acara turut dihadiri Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy, Ketua Umum DPP ABPEDNAS Ir. Indra Utama, Ketua Umum Srikandi Jaga Desa Ella Nurlela Tubagoes, Sekjen DPP Srikandi Jaga Desa Prof. Dr. Mia Amiati, Ketua DPD Srikandi Jaga Desa Sulut Ns. Gresty N.M. Masie serta Ketua ABPEDNAS Sulut Ir. Stavenus BAN Liow.
Para kepala kejaksaan negeri, sejumlah bupati dan wali kota se-Sulut, serta pengurus Srikandi Jaga Desa dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota juga ikut menyaksikan momentum tersebut.
Prosesi dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars ABPEDNAS dan Mars Srikandi Jaga Desa. Setelah itu, peserta disuguhkan profil organisasi dan video perjalanan pelantikan DPP, DPD hingga DPC Srikandi Jaga Desa di berbagai daerah di Indonesia.
Titik klimaks terjadi ketika pengurus DPD Sulut dan DPC kabupaten/kota dikukuhkan melalui pembacaan surat keputusan dan naskah pengukuhan.
Pataka kemudian diserahkan Ketua DPP Srikandi Jaga Desa kepada Ketua DPD Sulut, disusul penandatanganan berita acara pengukuhan.
Namun ada satu agenda lain yang tak kalah menarik.
Di penghujung acara, ABPEDNAS dan Srikandi Jaga Desa menandatangani perjanjian kerja sama dengan LPK Tsunagu Japan Indonesia untuk pengiriman tenaga kerja ke Jepang.
Srikandi Jaga Desa merupakan sayap resmi ABPEDNAS yang dibentuk sebagai wadah pemberdayaan perempuan, terutama unsur BPD dan LPMK, agar lebih aktif menjadi mitra strategis dalam pembangunan, pengawasan tata kelola pemerintahan serta peningkatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Dengan dikukuhkannya kepengurusan hingga tingkat kabupaten/kota, gerakan ini kini memiliki struktur yang lebih kuat untuk menjalankan perannya di Sulawesi Utara.
Dari ruang pengukuhan di Manado, pesan yang dibawa cukup jelas: perempuan bukan lagi hanya penerima dampak pembangunan, tetapi ikut berdiri di garis depan untuk mengawalnya.(***)
