Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen: Media Memiliki Peran Penting sebagai Kontrol Sosial
Seputarsulutnews.co, Manado– Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Fransiscus Andi Silangen, menegaskan bahwa media massa memiliki posisi yang sangat penting dalam kehidupan demokrasi, terutama sebagai kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan dan lembaga legislatif. Menurutnya, kritik yang disampaikan melalui pemberitaan justru menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Fransiscus saat membuka kegiatan Ngopi (Ngobrol Politik) bersama wartawan Pos Liputan DPRD Sulawesi Utara yang digelar di Parikiran Hall, Kantor DPRD Sulut, Selasa (28/7).
Dalam sambutannya, Fransiscus mengatakan profesi wartawan merupakan profesi yang memiliki tanggung jawab besar karena dijalankan berdasarkan Undang-Undang Pers dan kode etik jurnalistik. Ia menilai media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga memberikan pendidikan, hiburan, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, hubungan antara DPRD dan media harus dibangun sebagai kemitraan yang saling mendukung demi kemajuan Sulawesi Utara. Informasi yang disampaikan media secara objektif dan berimbang dinilai mampu membantu DPRD melihat berbagai persoalan yang perlu dibenahi.
“Kami tidak pernah menutup diri terhadap kritik. Selama pemberitaan disampaikan berdasarkan fakta, data yang akurat, dan memenuhi prinsip keberimbangan, tentu hal itu menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami,” ujar Fransiscus.
Ia bahkan mempersilakan media memberitakan apabila terdapat anggota DPRD yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal. Menurutnya, publik berhak mengetahui kinerja wakil rakyat sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
Selain fungsi pengawasan, Fransiscus berharap media terus berperan memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah, program pembangunan, maupun aktivitas legislatif yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung berbagai tantangan pembangunan di wilayah kepulauan Sulawesi Utara. Salah satu yang menjadi perhatian adalah belum terealisasinya pembangunan jalan lingkar di Pulau Salibabu, Kabupaten Kepulauan Talaud, meskipun aspirasi tersebut telah berulang kali disampaikan melalui DPRD.
Fransiscus menilai pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan perlu mempercepat tindak lanjut terhadap kebutuhan infrastruktur di daerah kepulauan agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ia juga kembali mengingatkan pentingnya percepatan pengesahan Undang-Undang Provinsi Kepulauan yang hingga kini masih masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurutnya, regulasi tersebut akan memberikan skema pendanaan yang lebih berpihak kepada daerah berciri kepulauan, sehingga mampu mendorong percepatan pembangunan, termasuk di Sulawesi Utara.
Mengakhiri sambutannya, Fransiscus mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjaga profesionalisme, independensi, serta menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugas. Ia meyakini sinergi yang baik antara media dan DPRD akan memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan aspirasi masyarakat terus mendapat perhatian dalam setiap proses pembangunan daerah.(qy)
