Pemprov Sulut Gandeng Berbagai Pihak Susun Arah Ekonomi Biru 2027
Seputarsulutnews.co,Manado – Upaya memperkuat pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan menjadi fokus pembahasan dalam Lokakarya Sinkronisasi bertema “Kolaborasi untuk Ekonomi Biru: Memperkuat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut di Provinsi Sulawesi Utara” yang berlangsung di The Sentra Hotel Manado pada 7–8 Juli 2026.
Forum yang diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bekerja sama dengan Rare Indonesia ini menjadi wadah bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas pesisir untuk menyusun arah pembangunan ekonomi biru yang terintegrasi pada 2027.
Lokakarya dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Salman Mokoginta, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa karakter Sulawesi Utara sebagai provinsi kepulauan menjadikan sektor kelautan dan pesisir sebagai aset strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan.
Menurut Salman, pembangunan ekonomi biru tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga keseimbangan ekologi dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat pesisir. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
Ia menjelaskan, lokakarya tersebut juga menjadi sarana untuk menyelaraskan kebijakan lintas pemerintahan, mengevaluasi pelaksanaan berbagai program yang telah berjalan, sekaligus merumuskan prioritas pembangunan sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2027.
Direktur Kebijakan Rare Indonesia, Ray Chandra Purnama, menyampaikan bahwa keberhasilan menjaga ekosistem pesisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak. Ia mengungkapkan bahwa Sulawesi Utara saat ini memiliki kawasan konservasi pesisir dan laut seluas 244.601,42 hektare.
Selain itu, sejak 2023 Rare Indonesia bersama pemerintah daerah telah mendampingi pelaksanaan Program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di 13 kawasan yang tersebar di 10 kabupaten pesisir. Program tersebut dikembangkan untuk memperkuat tata kelola sumber daya perikanan berbasis masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya laut tetap berkelanjutan.
Melalui lokakarya ini, para peserta diharapkan dapat menyepakati rencana aksi bersama sebagai pedoman pelaksanaan program ekonomi biru tahun 2027. Forum tersebut juga membahas berbagai alternatif pembiayaan, termasuk pemanfaatan skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta sumber pendanaan lainnya guna mendukung keberlanjutan pengelolaan pesisir dan laut di Sulawesi Utara.
Seluruh rekomendasi dan komitmen yang dihasilkan dalam pertemuan ini akan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagai dasar pelaksanaan program ekonomi biru yang terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara. (*/yren)
