Hendry Walukouw Desak Bappeda Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak dalam APBD Perubahan 2026
Seputarsulutnews.co, Manado– Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Hendry Walukouw, mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut untuk lebih serius mengakomodasi aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan provinsi yang rusak melalui APBD Perubahan 2026. Penegasan itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD bersama Bappeda Sulut di Gedung Cengkeh, Selasa (30/6/2026).
Dalam rapat tersebut, politisi Partai Demokrat itu menilai masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang nyata, terutama pada sektor infrastruktur, bukan sekadar capaian indikator pembangunan atau prestasi yang bersifat administratif.
Menurut Hendry, meski pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, aktivitas perencanaan pembangunan di daerah tetap berjalan sehingga Bappeda diharapkan mampu menjelaskan perkembangan pengalokasian anggaran untuk menjawab kebutuhan masyarakat.”Di tengah efisien berjalan masih normal saja. Saya hanya ingin mendengar progres anggaran yang disiapkan Bappeda untuk memenuhi tuntutan pembangunan yang ada di Sulut,” ujarnya.
Hendry mengatakan, berbagai aspirasi yang diterimanya saat masa reses didominasi keluhan mengenai kondisi jalan provinsi yang mengalami kerusakan. Ia menyebut banyak ruas jalan berlubang dan bergelombang yang hingga kini belum mendapatkan penanganan, meski telah berulang kali disampaikan kepada pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti adanya perbedaan antara berbagai penghargaan yang diraih Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan kondisi infrastruktur yang masih dikeluhkan masyarakat.”Pemprov banyak prestasi, tetapi di mata masyarakat tidak kelihatan sarana dan prasarana yang rusak,” katanya.
Hendry berharap usulan yang disampaikan anggota DPRD melalui hasil reses tidak berhenti sebagai dokumen aspirasi, tetapi benar-benar menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah.
“Kiranya mendapat perhatian Bappeda. Tolong diakomodir aspirasi yang disampaikan kepada kami Anggota DPRD Sulut lewat reses. Dari tiga tahun lalu sampai reses terakhir sedikit aspirasi yang terealisasi terkait jalan-jalan provinsi,” tegasnya.
Ia pun meminta momentum pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan ruas-ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
“Minta tolong APBD Perubahan bisa mendapatkan perhatian,” pintanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Sulut, Elvira Katuuk, mengakui masih terdapat kesenjangan antara capaian indikator pembangunan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat di lapangan.
Menurutnya, indikator makro pembangunan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi fisik infrastruktur pada setiap ruas jalan sehingga diperlukan validasi data secara lebih detail.
“Kami memahami ada persepsi anomali, tidak sinkron antara capaian dan hasil di lapangan,” ujar Elvira.
Ia menjelaskan Bappeda telah melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi teknis, di antaranya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta perangkat daerah terkait untuk menyamakan data kerusakan jalan, kewenangan penanganan, dan sumber pembiayaan.
“Menggapai permintaan masyarakat kami sudah mengundang BPJN, PUPR, Perkim, dan lainnya,” jelasnya.
Elvira menambahkan, penentuan prioritas pembangunan jalan dilakukan melalui sistem PKLMN yang memetakan tingkat kemantapan dan tingkat kerusakan jalan sehingga alokasi anggaran dapat difokuskan pada ruas yang paling membutuhkan penanganan.
“PKLMN dalam sistem ini mana jalan yang perlu penanganan secara prioritas. Tingkat kemantapan dan kerusakannya tinggi,” katanya.
Selain itu, Bappeda juga melakukan analisis berdasarkan Standar Kinerja Pelayanan (SKP) terhadap berbagai usulan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD. Dari hasil kajian tersebut, sejumlah ruas jalan diusulkan untuk mendapatkan pembiayaan melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD berharap perencanaan pembangunan yang disusun Bappeda tidak hanya mengejar target indikator makro, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, khususnya penyediaan infrastruktur jalan yang aman dan layak di seluruh wilayah Sulawesi Utara.(*/yren)
