Konsultasi Publik KLHS RPJMD, Thungari : Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Perbatasan Itu Penting
SANGIHE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar kegiatan Konsultasi Publik pertama dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jumat, 11 April 2025
Bertempat di ruang rapat pandopo, kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari dan dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah daerah, serta Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Mengawali sambutannya, Thungari memberikan apresiasi kepada Dinas Lingkungan Hidup atas kerja keras dalam mempersiapkan kegiatan ini. Ia menekankan bahwa daerah Kepulauan Sangihe menghadapi tantangan besar, terutama karena kerentanannya terhadap perubahan iklim, potensi bencana alam, dan letaknya yang strategis di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia.
“Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut secara tepat dan bijak,” ungkapnya.
Thungari menyoroti dua hal penting dalam proses penyusunan KLHS RPJMD, yakni dokumen KLHS harus mampu menjabarkan dan merefleksikan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam Sapta Membara—tujuh misi besar yang menjadi fondasi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam lima tahun ke depan. Semua ini harus didasarkan pada data dan informasi yang valid.
Kemudian, KLHS bukan sekadar instrumen teknis, melainkan harus menjadi acuan utama dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan perlindungan ekosistem, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui kegiatan konsultasi publik ini, Thungari berharap dapat menjadi ruang partisipatif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan dan aspirasi. Dengan demikian, dokumen RPJMD yang dihasilkan nantinya akan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta pelestarian lingkungan.***
