HALMAHERA UTARA – Memperingati HUT Kabupaten yang ke- 21, DPRD Halut menggelar Rapat Paripurna yang dilaksanakan di ruang Rapat Paripurna, pada Jumat, (31/05/24) dipimpin langsung Ketua DPRD, Janlis G Kitong, dan dihadiri oleh Bupati Halut, Frans Manery, para anggota DPRD dan unsur Forkopimda lainnya.
Di awal rapat, Ketua DPRD, Janlis G Kitong, memaparkan dalam sambutannya bahwa
di moment berbahagia ini, patut disyukuri anugerah Tuhan yang telah menjadikan Halmahera Utara sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Maluku Utara, yang sampai saat ini masih tetap eksis memberikan pelayanan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat di daerah ini.
“Dalam kesempatan ini pula, kami patut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada para anak bangsa yang telah memperjuangkan pemekaran daerah ini pada beberapa tahun silam, sehingga ini menjadi suatu kebanggaan bagi kita semua sebagai anak Negeri Hibualamo yang kita cintai”, papar Janlis.
Dipaparkan lebih lanjut oleh Janlis bahwa di tengah suasana momentum yang sangat bersejarah bagi Kabupaten Halmahera Utara pada hari ini, di saat memasuki usia yang ke 21 tahun dan sejak dimekarkannya menjadi Daerah Otonom Baru, hendaknya semua pihak harus memaknainya sebagai sebuah mata rantai sejarah perjalanan masa lalu dalam meletakan fondasi yang sangat bernilai untuk mendesain dan merencanakan sebuah formula perjalanan di
masa yang akan datang dengan tidak melupakan nilai-nilai sejarah yang ditorehkan oleh para leluhur dan pemimpin pendahulunya.
“Perayaan Hari Ulang Tahun ke 21 hari ini bukanlah kegiatan seremonial belaka, tetapi sebagai momentum untuk kita melihat kembali perjalanan kabupaten ini, dimana terpampang di mata kita ada capaian keberhasilan, dan ada pula kegagalan yang terjadi. Oleh karena itu, ini perlu menjadi atensi dan perhatian kita semua, agar keberhasilan yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan, dan kegagalan yang terjadi menjadi catatan dan evaluasi Kita kedepannya. Karena itu, sebagai rasa syukur dan terimakasih kita terhadap para pendahulu dan para peletak sejarah daerah otonom ini, patutlah kita mengenang jasa mereka yang telah memberikan kontribusi melalui pemikiran, karya dan pengabdiannya untuk membangun Negeri Hibualamo yang kita cintai, seperti yang telah dikenal sampai di Pulau Jawa, sebagaimana sepenggal lirik lagu “Tobelo penama sampe di Jawa”.
Di usia yang ke 21 tahun kabupaten ini, mari kita gelorakan semangat Horimoi Ia ho puturungu, oleh karena itu, kerja-kerja kolektif adalah menjadi bagian penting dalam rangka memperkokoh soliditas antar sesama stakeholder untuk berjalan seimbang dan sepepenanggungjawab, karena jika ada yang mengabaikan prinsip-prinsip ini, maka tentu kita akan kesulitan menghadapi suasana fiskal daerah yang hari ini dalam keadaan tidak baik-baik saja.
Kita patut bersyukur, karena dalam kinerja tata kelola keuangan daerah, sudah 8 kali kita meraih predikat wajar tanpa pengecualian yang disandang oleh Pemerintah Daerah. Itu artinya, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik mengalami kemajuan yang sangat luar biasa.
Tetapi tentunya Kita juga tidak boleh bersikap senang atas predikat tersebut, karena Kita juga mengalami keadaan yang paradoks terhadap suasana pencapaian tingkat kepuasan masyarakat, karena masih ada beban-beban Kita yang membutuhkan sentuhan dan pelayanan, seperti hutang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Tobelo, Siltap para Kades dan hak-hak ASN serta honorer, hak-hak para buruh dan tenaga kerja lainnya, beban keuangan menuju Pilkada Tahun 2024 akan datang.
Semua ini terjadi karena setiap tahunnya terjadi perubahan regulasi di setiap bidang yang berpengaruh pada kebijakan anggaran yang mengakibatkan sempitnya ruang fiskal daerah. Terkait dengan hal itu, Pemerintah Daerah harus lebih optimal dalam menggenjot sektor-sektor pendapatan, baik DBH, maupun PAD, sehingga memberikan kemandirian fiskal daerah.
Di tengah-tengah sempitnya ruang fiskal daerah tersebut, maka Pemerintah Daerah dan DPRD telah bersepakat untuk melakukan pergeseran APBD sebelum memasuki perubahan APBD Tahun 2024, yang diwujudkan dalam kemitraan bersama yang telah ditetapkan dalam program prioritas daerah, yaitu meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana, membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, serta memperkuat stabilitas politik, ketenteraman dan ketertiban umum, serta transformasi pelayanan publik.
Di tahun ini pula Kita akan dihadapkan dengan momentum Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024. Oleh karena itu, Kita harus berikhtiar dengan baik, agar seluruh proses tahapan dapat berjalan dengan aman dan damai, sehingga melahirkan pimpinan masa depan yang kredibel dalam menghadapi dinamika kemasyarakatan yang lebih kompleks.
Di akhir sambutan ini, Kami mengibaratkan Halmahera Utara adalah sebuah kapal besar, Jika ada kesepahaman dan kebersamaan antara seluruh kru kapal, maka Halmahera Utara akan berlayar mencapai pulau tujuan dengan aman dan damai, namun jika sebaliknya, maka akan terhempas oleh badai dan gelombang”, papar Janlis.
Sementara itu Bupati Halut, Frans Manery dalam sambutannya memaparkan bahwa
Rapat Paripurna ini merupakan salah satu rangkaian dari perayaan hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Utara ke-21 yang jatuh pada tanggal 31 Mei 2024 dengan tema “Satukan Karya Kebinekaan Dalam Bingkai NKRI”. Tema HUT yang diusung pada tahun 2024 ini merupakan sebuah ungkapan yang menekankan pentingnya menyatukan berbagai karya atau kontribusi dari beragam latar belakang budaya, etnis, dan agama di Indonesia dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Pada makna ini dapat kita pahami bahwa :
a. Menghargai dan Mengakui Keberagaman: Kabupaten Halmahera Utara adalah daerah yang kaya akan keberagaman etnis, budaya, dan agama. Makna ungkapan ini mengajak masyarakat setempat untuk menghargai dan mengakui keberagaman tersebut sebagai kekayaan yang harus dirawat dan dilestarikan.
b. Kolaborasi dalam Pembangunan: Dengan menyatukan karya kebinekaan, masyarakat Halmahera Utara dapat bekerja sama dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, seni, dan budaya. Kolaborasi ini akan mendorong pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah kabupaten.
c. Perkuat Identitas Lokal dalam Kerangka Nasional: Sambil menghargai identitas lokal dan tradisi, penting untuk mengintegrasikannya dalam kerangka NKRI. Hal ini berarti bahwa setiap kontribusi lokal akan menjadi bagian dari kekuatan dan identitas nasional Indonesia, yang bersatu dalam perbedaan.
d. Peningkatan Kualitas Hidup: Dengan menyatukan berbagai karya dari keberagaman yang ada, potensi daerah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ini bisa mencakup pengembangan pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri kreatif yang berbasis pada kearifan lokal.
e. Penguatan Persatuan dan Kesatuan: Dalam konteks Halmahera Utara, penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah keberagaman. Hal ini bisa diwujudkan -melalui kegiatan-yang mempromosikan toleransi, kerja sama antar kelompok, dan semangat gotong royong.
Diharapkan juga melalui momentum HUT kali ini bisa menjadi evaluasi dalam Pemerintahan yang sudah berjalan selama 21 tahun ini. Sidang paripurna hari ini juga memberikan makna dan arti penting bagi kelahiran sebuah daerah oleh masyarakat dan rakyatnya.
Oleh karena itu tidaklah berlebihan kiranya kami sampaikan bahwa momentum peringatan HUT dalam sidang Paripurna yang bersifat istimewa telah menjadi starting point bagi legislatif dalam membuat sejarah dan warna baru penyelenggaraan HUT yang tidak hanya semarak dengan Even Seremonial tetapi tercatat dalam lembaran daerah sebagai sebuah agenda rutin Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Halmahera Utara sekaligus sebagai produk legislatif yang sangat monumental.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2024 untuk ke 8 kalinya berturut-turut sejak tahun 2016 – 2023, terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Kondisi sekarang ini telah menuntut pemerintah daerah melakukan penataan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, profesional, dan akuntabel yang dituangkan dalam suatu konsep good dan clean govermance.
Aparatur sipil negara diharap dapat bekerja secara profesional dan transparan. Saya mengharapkan melalui momentum ini, pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bersama seluruh perangkat daerah beserta seluruh lapisan masyarakat dapat bahu-membahu membangun Kabupaten Halmahera Utara menuju kesejahteraan lahir dan batin”, pungkas Frans. (Oke).
