“Demo GMKI” Kadis Kominfo Halut Jelaskan Ke-Media, Terkait Tuntutan Mahasiswa
HALMAHERA UTARA – Lagi-lagi Belasan Mahasiswa yang tergabung dalam l, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) cabang Tobelo, melakukan Unjuk Rasa (Unras) di Kantor Bupati Halmahera Utara, pada Selasa (05/12/2023). Ada Delapan poin yang menjadi substansi dalam aksi GMKI di Kantor Bupati itu. Setelah Aksi Unras itu,
Kepala Dinas Kominfosan Rymond Batawi, SP, MCs menjelaskan salah Satu tuntutan GMKI dalam Unras ke Pemda tersebut.
Dalam tuntutanya, “Selaku Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Tobelo memiliki peran penting dan bertanggung jawab atas setiap dinamika yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan hasil advokasi dilapangan, bahwa GMKI Telah mengantongi data valid guna dijadikan referensi untuk meminta pertanggungjawabkan kejangalan Dinas Kominfo Kabupaten Halmahera Utara. GMKI Menduga bahwa Pemerintah Halmahera Utara hari ini tidak bekerja sesuai dengan perintah dan tata cara kerja sesuai dengan APBD Sehingga system pelayanan Pemerintah Halmahera Utara hari ini tidak lagi optimal dan tepat sasaran,” ungkap Ketua GMKI Cabang Tobelo, Rivaldo Djini dalam orasinya.
Saat ditemui Media ini, Kepala Dinas Kominfo menjelaskan, terkait tuntutan GMKI ke Dinas Kominfo Halut. “Kemarin, Ketua GMKI juga, sudah meberikan pernyataan pemberitaan ke Media Online terkait Kejangalan pengelolaan Internet yang menungak pembayarannya. Itu salah, bukan tungakan. Itu tagihan yang berjalan sesuai kesepakatan antara Pemda dan Telkom. Diluar sana banyak yang tidak paham mengenai sistem yang ada di Pemda Halut, salah Satunya kerja sama terkait Provider Internet atau penyedia jasa Internet,” ungkap Kadis.
Ditambahkanya, “Penjedia jasa Provider internet di Kabupaten Halmahera Utara ini sejak Tahun 2023 bukan hanya Telkom, ada 4 Provider yang menjalin kerjasama. Kenapa saya pecah, karena jika salah Satu Provider penyedia internet ada ganguan bisa di backup dengan yang lain. Kita ini ada Empat penyedia jasa internet, masing-masing, Telkom: 30 Megabyte, Metro Fiber Optic: 80 Megabyte, Visat: 20 Megabyte, Wifi: 20 Megabyte, jadi seluruhnya menjadi 150 Megabyte / second sedangkan kecepatan pada Tahun lalu itu, cuma 90 Megabyte / second. Dengan cara dipecah ini, penyedia jasa internet ini menjadi bersaing. Jadi kita mendapatkan 150 Megabyte / second yang dipakai di Kantor Bupati dan Wilayah Perkantoran serta ke beberapa Desa bantuan dari Kominfo. Orang hanya tau iuran internet itu hanya Telkom, padahal ada 3 lagi Provider Internet yang kita bayar sesuai kebutuhan,” tutup Kepala Dinas Kominfo mengakhiri pembicaraan.
Diketahui sempat terjadi ketegangan antara mahasiswa dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Depan Kantor Bupati Halmahera Utara dikarenakan Mahasiswa mencoba menerobos masuk ke Halaman Kantor dengan Mobil Truk. (Oke)
