SUARASULUT.COM,KOTAMOBAGU – Selama dua hari berturut-turut, enam aleg DPRD Kotamobagu melaksanakan reses di dua titik. Pertama pada hari Senin (5/7/2021), Jusran D Mokolanut asal PKB melaksanakan reses di Sekretariat PKB Desa Kopandakan I. Besoknya, Selasa (6/7/2021) lima aleg melaksanakan reses bersama di Kotamobagu.
Pada agenda reses Jusran, dihadiri Kepala Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Dinas Pertanian, Camat Kotamobagu Selatan, unsur pemerintah Desa Kopandakan I, serta para tokoh masyarakat yang ada di Kotamobagu Selatan
Jusran dalam sambutannya mengatakan, dirinya berinisiatif mengundang masyarakat kalangan menengah ke bawah agar aspirasi dari masyarakat ini yang diharapkan akan tercapai kedepannya.
“Sengaja saya mengundang masyarakat kalangan menengah kebawah agar apa yang menjadi harapan bisa saya bawa ke DPRD untuk dijadikan pokok pikiran dewan,” kata Jusran.
Ketua komisi II DPRD Kotamobagu tersebut juga mengundang pihak DLH, dan Dinas Pertanian karena Kotamobagu Selatan terkenal dengan lumbung padi Kotamobagu jadi bukan tidak mungkin bila usulan dan aspirasi akan seputar aspek pertanian.
Sementara bertempat di kediaman aleg DPRD Kotamobagu asal PDI Perjuangan, Royke Kasenda, Suharsono Marsidi asal Partai Hanura, Novy Reggie Manoppo asal Partai Demokrat, Fachrian Mokodompit asal Partai Golkar dan Yossy Samad asal PKB menggelar reses bersama-sama.
Selain dihadiri warga dan tokoh masyarakat dapil Kotamobagu Barat, turut hadir pula perwakilan Dinas Perkim, Dinas pariwisata, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas peridustrian dan Tenaga Kerja, serta Lurah Kotamobagu.
“Reses penyerapan aspirasi dilakukan agar ada tatap muka dari kedua belah pihak baik masyarakat dan pemerintah untuk menyampaikan permasalahan apa saja yang ada di Kotamobagu terutama Dapil Barat,” kata Royke.
Pada reses tersebut, aspirasi serta usulan disampaikan tokoh masyarakat terkait pembangunan Kelurahan Kotamobagu, pemulihan ekonomi, bantuan UMKM, IKM, KUBE, serta pembangunan drainase.
“salah satu yang menjadi usulan adalah soal pembangunan Kantor Kelurahan karena sudah tidak layak dan tidak representatif, dan aspirasi ini sudah dari 5 tahun yang lalu belum terwujud. Setidaknya kalau ada kendala soal dana, harus ada solusi seperti pindah di gedung pemerintah lainnya yang representatif,” terang Royke.
Dirinya berharap agar setelah kegiatan ini dan semua aspirasi yang masuk bisa diperjuangkan untuk menjadi pokok pikiran dewan.(mendy)
