Serahkan LKPD TA 2019 ke BPK RI, Ini Penyampaian Bupati Bolsel

SUARASULUT.COM,BOLSEL – Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi. Iskandar Kamaru, Spt, dan Deddy Abdul Hamid, yang didampingi Sekda Marzanzius A Ohy, menghadiri penyerahan serentak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Sulut, Kamis (12/03/2020).

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor BPK RI ini, turut dihadiri Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, SE, Sekprov Sulut, Ketua DPRD Sulut, serta Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota se-Sulut.

Penyampaian LKPD Unaudited ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 56 yang menyatakan gubernur/bupati/walikota menyampaikan laporan keuangannya kepada BPK RI paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPK RI Sulut, Karyadi SE MM, mengatakan laporan keuangan yang telah diterima pihaknya, akan diperiksa secara rinci sebelum diterbitkan opini.

Karyadi juga mengingatkan Pemerintah Daerah untuk tidak berpuas diri dengan opini WTP karena WTP adalah kewajiban bukanlah prestasi.

“BPK kedepan akan melihat bukan saja hanya opini yang diterbitkan, namun dilaporan keuangan sudah dicantumkan indikator keberhasilan pemerintah daerah, dalam hal indeks ekonomi kesejahteraan yaitu indeks kemiskinan, pengangguran, gini ratio, inflasi serta pertumbuhan ekonomi,” papar Karyadi.

“Kedepan BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan laporan keuangan tapi bagaimana dampak daripada pengelolaan laporan keuangan dengan pembagunan untuk mensejahterahkan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bolsel mengatakan optimis akan meperoleh kembali Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-6 kali dari BPK RI.

“Insya allah Bolsel akan kembali meraih opini WTP untuk yang ke-6 kali berturut-turut, intinya kita menunggu dulu pemeriksaan secara rinci dari BPK,” singkat Bupati.

Turut hadir juga dalam acara ini, Asisten III Pemkab Bolse Rikson Paputungan, Inspektur Daerah, Kaban Keuangan, dan Kabat Protokol.(hamka)