Seputarsulutnews.co, Manado-Dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran PT Bank SulutGo (BSG), perhatian tidak hanya tertuju pada kondisi keuangan dan rencana penyertaan modal, tetapi juga pada kebijakan pengelolaan sumber daya manusia, khususnya sistem insentif bagi pegawai.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, Pricilia Cindy Wurangian, saat rapat yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Sulut, Rabu (5/8/2026).
Sebelum mengajukan pertanyaan, Cindy menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja Bank SulutGo yang dinilai tetap mampu menunjukkan perkembangan positif sebagai bank pembangunan daerah.
“Manajemen Bank SulutGo telah menunjukkan kerja yang baik dalam menjaga pertumbuhan perusahaan dan mendukung perekonomian daerah. Apresiasi tentu patut diberikan,” ujarnya.
Setelah itu, Cindy meminta penjelasan mengenai mekanisme pemberian insentif kepada pegawai BSG. Menurutnya, sistem penghargaan bagi karyawan perlu dikelola secara objektif dan mampu mendorong peningkatan produktivitas.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank SulutGo, Revino Pepah, menjelaskan bahwa perusahaan tetap menerapkan kebijakan remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pemberian insentif dilakukan berdasarkan pencapaian target kinerja masing-masing pegawai.
Ia menegaskan, skema tersebut diterapkan agar setiap pegawai memiliki motivasi untuk meningkatkan performa kerja sekaligus memberikan kontribusi maksimal terhadap pencapaian target perusahaan.
“Insentif diberikan kepada pegawai yang memenuhi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk membangun budaya kerja yang kompetitif, profesional, dan berorientasi pada hasil,” jelas Revino.
Menurutnya, penerapan insentif berbasis kinerja juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat tata kelola sumber daya manusia sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah.
Rapat Banggar DPRD Sulut bersama Bank SulutGo sendiri menjadi forum evaluasi berbagai aspek kinerja perusahaan, mulai dari kondisi keuangan, strategi bisnis, hingga pengelolaan SDM, sebagai bahan pertimbangan DPRD dalam pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.(qy)
