Jelang Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotan Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Ini Dilakukan KPU Sulut
Manado- Jelang pelaksanaan tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menggelar rapat koordinasi melibatkan stakeholder, NGO dan media Kamis (13/10/2022).
Plt Meddy Tinangon dalam sambutannya menyampaikan bagi patrai politik yang punya kursi di DPR RI hanya dilakukan verifikasi administrasi.
Sementara Partai Politik baru maupun tidak memiliki kursi DPR RI wajib dilakukan verifikasi administrasi dan faktual.
Sehingga untuk pelaksanaan verifikasi faktual nanti, diharapkan keterlibatan semua pihak membantu menyukseskan pelaksanaan pemilu.
Dalam rakor tersebut juga dihadirkan narasumber Karo ops Polda Sulut Kombes Pol Drs RW Wirawan memetakan potensi kerawanan seperti ketidaknetralan penyelenggara pemilu, isu SARA atau politik identitas, netralitas TNI/Polri serta konspirasi dan money politik.
“Potensi kerawanan harus diantisipasi meliputi intimidasi, teror, sengketa pemilu dan ujaran kebencian di media sosial,” tegas Karo ops Polda Sulut Kombes Pol Drs RW Wirawan.
Kasrem 131/Santiago Kolonel Inf Hengki Yuda Setiawan, pimpinan Bawaslu Awaludin Umbola, Kaban Kesbangpol Ferri Sangian dan komisioner KPU Sulut Yessy Momongan, juga dihadirkan memberikan materi.
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi Ferry J Sangian, Sos menjadi pembicara mengatakan Pemerintah merupakan stakeholder kunci sukses tidaknya pelaksanaan Pemilu.
Kata Sangian, salah satu persoalan menjadi tantangan pelalsanaan Pemilu tahun 2024 adalah terkait Isu Politik Identitas, sehingga dipandang penting oeran stakeholder terkait pelaksanaan pemilu untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar isu politik identitas bisa meredam potensi konflik.
“Sosialisasi pentingnya untuk memahami bersama peran masyarakat dengan bimbingan KPU membangun kerja sama dengan FKUB untuk memberikan edukasi soal potensi konflik yang bisa mempengaruhi pelaksanaan Pemilu,” tegas Sangian.(wal/*)
